Kebijakan Moneter
Tujuan pokok kebijakan moneter yang juga merupakan tujuan
tunggal Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter berdasarkan
undang-undang no. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
no. 3 tahun 2004 adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah.
Hal yang mendasari tujuan pokok kebijakan moneter adalah
bahwa kestabilan harga melalui upaya mempertahankan tingkat inflasi yang rendah
merupakan dasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam
jangka panjang. Kestabilan ini memiliki dua aspek. Pertama, kestabilan nilai
rupiah terhadap barang dan jasa. Kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata
uang Negara lain.
Sasaran kebijakan moneter hanya pada satu focus, yaitu
stabilitas harga.
Perkembangan kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia
sejak orde baru pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 periode :
1. Periode
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
2. Periode pada
saat ekonomi ditunjang pendapatan sector minyak
3. Periode deregulasi
A. PERIODE
STABILISASI DAN REHABILITASI EKONOMI
Sejak
1966 pemerintah melakukan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, antara
lain berupa usaha yang berkaitan dengan hal-hal berikut :
1. Pengendalian laju inflasi ke tingkat yang lebih aman
2. Peningkatan kegiatan ekspor
3. Pencukupan sandang
Pemerintah mengambil dua
kebijakan pokok, yaitu : mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran
berimbang dan menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif.
Kebijakan perkreditan yang ketat dan kualitatif
saat itu, dilakukan dengan cara berikut ini.
1. Menetapkan tingkat bunga kredit yang berlaku bagi bank-bank
pemerintah
2. Mengharuskan bank untuk membatasi penyaluran kreditnya
hanya bagi sektor usaha yang penting
3. Menghilangkan perbedaan perlakuan terhadap BUMN dan
perusahaan swasta
4. Menerbitkan tata cara pemberian kredit oleh
perbankan.
Di samping
itu, dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber
pembiayaan pembangunan sekaligus untuk mengurangi laju pertumbuhan uang beredar
maka dengan Inpres no. 28 tahun 1968 ditetapkan beberapa ketentuan yang
diharapkan dapat merangsang masyarakat menyimpan uangnya pada bank dalam bentuk
deposito dengan cara :
1. Menawarkan tingkat
suku bunga deposito yang tinggi
2. Bebas pengusutan
asal usul yang didepositokan
3. Jaminan pengembalian
atas simpanan oleh BI
4. Pembebeasan
pajak hasil bunga
5. Pengetatan rahasia
bank terhadap pemilik deposito.
B. PERIODE SAAT EKONOMI DITUNJANG PENDAPATAN SEKTOR MINYAK
Kredit likuiditas bank Indonesia dalam jumlah besar ini merupakan akibat
besarnya penerimaan Negara dari hasil ekspor minyak pada pertengahan decade 1970-an.
Keadaan ini mengakibatkan tingginya tingkat inflasi.Kebijakan
moneter yang ditempuh pemerintah pada periode boom minyak (besarnya penerimaan
yang berasal dari penghasilan minyak) ini, antara lain :
1. Penetapan pagu
kredit (credit ceiling) dan aktiva lainnya.
2. Menaikkan suku
bunga kredit bank-bank pemerintah.
3. Menaikkan bunga deposito yang berjangka waktu 18 bulan dan 24 bulan dan tingkat bunga
Tabanas
4. Menaikkan persentase
cadangan likuiditas wajib.
0 komentar: